Nasional

Pengusaha Ekspor Kesulitan Sewa Kontainer untuk Ekspor

Foto (truckmagz)

Sumutinvest.com, Jakarta – Diduga karena ketergantungan importasi, sehingga sebagian besar container dipakai untuk kegiatan impor, kondisi ini sangat berdampak pada kelangkaan container untuk menopang kegiatan ekspor nasional.

Demikian disampaikan Sekjen Asdeki Khairul Mahalli pada acara Rakerda Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki), di Hotel Manhattan, Jakarta, Jumat minggu lalu (4/12/20).

Khairul menyampaikan saat ini di tengah pandemi covid-19, pelaku usaha (eksportir) menghadapi masalah kelangkaan kontainer dan keterbatasan ruang atau space kapal di pelabuhan.

“Dari sekian banyak kontainer yang ada di DKI misalnya, kebutuhan kontainer para eksportir, rata-rata hanya 25 % yang dapat dipenuhi. Bahkan ada yang tidak mendapatkan kontainer,” ungkap Khairul yang juga Ketua Umum DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI).

Ditambahkannya, berkurangnya jumlah kontainer eks impor untuk tujuan ekspor, dikarenakan adanya ketergantungan pada impor yang masih dominan saat ini.

“Kami sudah mengunjungi beberapa pelabuhan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan bahwa  ke beberapa daerah lainnya di tanah air, kondisinya sama, kekurangan kontener untuk ekspor. Bila kita datangkan kontainer kosong dari luar akan menambah biaya ekspor lagi,” tambah Khairul.

Menurut Khairul, penyebab kelangkaan kontainer antara lain turunnya operasional di transshipment port dan shortage container volume impor, sehingga kontainer yang masuk ke Indonesia berkurang.

“GPEI akan meminta pemerintah untuk memberi insensif dalam upaya meringankan beban eksportir, khususnya di tengah imbas pandemi covid-19 seperti saat ini. Dengan demikian kita berharap kinerja ekspor Indonesia semakin meningkat dari hari ke hari. Karena itu insentif bagi pelaku usaha, termasuk eksportir, sangat penting,” ujar Khairul.

Ketua Umum Kadin Sumatera Utara ini mengatakan masalah kelangkaan dan naiknya harga kontainer akan berdampak pada pengurangan jam operasional industri.

“Dampak lanjutannya berpengaruh pada pengurangan atau tenaga kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu kami dari kalangan dunia usaha memohon kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masalah pengenaan biaya bandara, pihaknya mengaku heran, karena biaya bandara dibebankan kepada pemilik barang.

“Untuk itu GPEI meminta otoritas setempat agar meninjau kembali kebijakan tersebut,” kata Khairul seraya juga meminta biaya Regulated Agent (RA) untuk pengiriman kargo udara dalam dan luar negeri harus pula ditinjau dan dievaluasi total, serta diaudit, karena sangat membebani pihak pengirim atau pemilik barang.

Oleh karena itu, ia meminta penunjukan operasional salah satu perusahaan, untuk tidak difokuskan pada satu perusahan logistik saja.

“Kami minta supaya ditinjau kembali, termasuk izin usaha perusahaan tersebut,” tegas Khairul. (*tio)

Komentar di sini

Most Popular

To Top