The Desk From NIKS#RTH

Melawan Cukongkrasi Dalam Pilkada

Nikson Silalahi, ST.,M.IKom. Foto (istimewa)

JAKARTA- Pernyataan Profesor Mahfud MD yang menyatakan bahwa 82% Pilkada dibiayai cukong, mendapat tanggapan serius dari Nikson Silalahi, ST.,M.IKom, Ketua DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Bidang Energi dan Pertambangan.

“Pernyataan terbuka dari Menkopolhukam ini sungguh membuat kita miris dan menimbulkan rasa kuatir bagaimana jadinya pelaksanaan pemerintahan daerah ke depan apabila Kepala Daerah yang terpilih adalah yang didukung/dimodali para cukong,” ungkap Nikson.

Politisi Gerindra yang saat ini menjabat Sekjen Pimpinan Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP GEKIRA) ketika dihubungi redaksi menyampaikan sependapat dengan kekuatiran Mahfud MD yang menilai bahwa para kepala daerah yang dibiayai oleh cukong sangat terbuka melakukan korupsi berupa korupsi kebijakan yang lebih berbahaya dari korupsi biasa, sebab bisa berkelanjutan.

“Yang lebih kita kuatirkan lagi ketika kepala daerah yang terpilih dengan dimodali cukong itu ada di daerah-daerah yang kaya akan pertambangan dan hutan, kemungkinan besar kebijakan yang dibuat cenderung mengakomodir kepentingan si cukong dan menabrak kepentingan masyarakat termasuk tidak memperdulikan kelestarian lingkungan hidup,” tambah Nikson.

Mengingat para calon kepala daerah sudah mendaftarkan diri ke KPU dan akan menjalani tahapan-tahapan yang berpuncak di hari H Pilkada pada 9 Desember 2020, Nikson meminta kepedulian para pemilih di daerah untuk meneliti kandidat-kandidat yang pantas diduga dimodali oleh cukong.

“Kita tentu tidak menyalahkan ada bantuan cost politik dari masyarakat kepada kandidat karena itu dilindungi oleh undang-undang, tapi tentunya masyarakat di daerah pemilihan bisa menilai kandidat mana yang menggantungkan cost politiknya kepada cukong, untuk yang dinilai seperti ini masyarakat harus cerdas dan tegas tidak memilihnya,” ujar pengusaha konstruksi yang menjabat Sekretaris BPC GAPENSI Jakarta Pusat masa bakti 2019-2024 ini.

Sebagai informasi, kata Nikson, Pilkada adalah sebuah harapan untuk melahirkan pemimpin masa bakti baru di daerah. Pelaksanaan Pilkada adalah manifestasi demokrasi yakni pemerintahan rakyat, dimana Kepala Daerah yang terpilih dan jajarannya kelak adalah pelayan rakyat untuk mensejahterakan rakyat, bukan pemerintahan cukong yang dijalankan kepala daerah terpilih.

“Idealnya partai politik harus merekomendasikan para calon kepala daerah yang bebas dari penguasaan cukong untuk maju di Pilkada, tapi harapan ini sangat sulit terwujud,” kata Nikson.

Lanjutnya lagi, “Praktek perpolitikan di Indonesia yang cenderung terjebak transaksional mau tidak mau membuka peluang para cukong mengendalikan kontestasi Pilkada di beberapa daerah sehingga yang terjadi bukan lagi Demokrasi melainkan Cukongkrasi,” imbuh Nikson menutup pembicaraan. (*)

Komentar di sini

Most Popular

To Top