Pendidikan

Sekolah Swasta Kota Medan Dilarang Pungut Biaya Penerimaan Siswa Baru TA 2020/2021

Medan, Sumutinvest.com – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengeluarkan surat edaran Nomor 420/3481 tanggal 14 Mei 2020 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Pada Perguruan Swasta di Kota Medan.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan, semua perguruan swasta mulai dari PAUD, TK, SD dan SMP sederajat yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan dilarang membebankan biaya pendaftaran maupun biaya pembangunan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021.

“Pemko Medan turut bertanggung jawab membuat kebijakan dalam meringankan beban masyarakat terkait pandemi Covid-19, salah satunya meringankan beban masyarakat di bidang pendidikan,” kata Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, Selasa (19/5/2020).

Kata Akhyar, larangan ini juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 4/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam masa Darurat penyebaran Covid-19. Kemudian, Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 440/2582 tentang Antisipasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kota Medan serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.60/2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Selain larangan biaya pendaftaran dan biaya pembangunan, tidak melakukan pungutan atau mengutip uang sumbangan dalam bentuk apapun seperti pembelian seragam, baju batik, baju pramuka, pakaian olahraga maupun buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. Hal ini ditujukan agar tidak memberatkan orang tua siswa yang terdampak Covid-19.

“Saya berharap agar surat edaran itu dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Akhyar.

Akhyar menegaskan jika Kepala Sekolah yang melanggar surat edaran ini akan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin Apratur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu, Kadis Pendidikan Kota Medan, Muslim Harahap juga mengeluarkan surat nomor 420/7852.SMP/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditujukan kepada seluruh Kepala SD/SMP Swasta di Kota Medan.

Dalam surat tersebut, Ia mengimbau agar Kepala Sekolah SD dan SMP Swasta untuk tidak menunda atau membatalkan penyerahan surat keterangan kelulusan bagi siswa yang belum menyelesaikan seluruh administrasi (SPP dan lainnya) yang berkaitan dengan biaya sekolah.

“Kita imbau agar Kepala SD dan SMP swasta untuk memberikan surat keterangan kelulusan kepada siswa sehingga para peserta didik tidak terhalang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Apabila saudara tidak mematuhi surat pemberitahuan ini, maka izin operasional sekolah akan dicabut,” ucapnya. (inews)

Komentar di sini

Most Popular

To Top