Daerah

Tak Sanggup Bayar Tenaga Medis Covid-19, Kadin Sumut Sebut Bappeda dan Balitbang Sumut Belum Optimal Majukan Ekonomi Sumut

RS GL Tobing adlaah RS rujukan covid-19 di Sumut memberhentikan seluruh tenaga medisnya yang bertugas menangani pasien covid-19. Foto (medan-tribunnews)

Medan, sumutinvest.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Sumatera Uara (Kadin Sumut) Khairul Mahalli geram mendengar informasi sebanyak 80 tenaga medis diberhentikan RS GL Tobing, rumah sakit rujukan covid-19 di Sumut karena Pemprov Sumut kehabisan uang tangani covid-19.

“Ini bukti Bappeda dan Balitbang Sumut belum optimal memajukan dan meningkatkan perekonomian Sumut,” ujar Mahalli kepada Sumutinvest.com dalam rilis yang dikirimkan Kadin Sumut, Minggu (03/05/2020).

Terkait penanganan covid-19 ini, Mahalli menyampaikan seharusnya Pemprov Sumut tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

Gubernur Sumut bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut. Foto (medan-tribunnews)

Padahal, sambung Mahalli, revitaliasi BUMD di Sumut seharusnya dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan dan memajukan perekonomian Sumut termasuk menangani penyebaran covid-19.

Termasuk BUMN juga harus memberikan optimal untuk provinsi dan kabupaten/kota di Sumut karena pemerintah pusat mendapatkan keuntungan yang besar.

“Itulah gunanya revitalisasi BUMD di Sumut. Ada PT Bank Sumut, PDAM Tirtanadi, PT Perkebunan Sumatera Utara, PT Dhirga Surya Sumatera Utara, PD Aneka Industri dan Jasa, serta PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumatera Utara. Selama ini revitalisai BUMD belum bersinergi optimal memajukan dan meningkatkan ekonomi Sumut,” imbuhnya.

Mahalli melihat revitalisasi BUMD di Sumut itu belum inovatif, kreatif, tidak mau bersinergi dengan berbagai lembaga yang ada, termasuk belum profesionalnya para pemimpinnya bekerja mengambil keuntungan tanpa melupakan fungsi pelayanannya kepada masyarakat.

Ia melihat BUMD di Sumut tidak mau bersinergi untuk menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat. Contohnya, masalah kurangnya pasokan air dari PDAM yang sampai hari ini masih dialami masyarakat di beberapa kecamatan di Kota Medan.

Bagi Mahalli, PDAM Tirtanadi di Sumut itu sudah termasuk monopoli karena tidak ada saingan. Namun mengapa terus bermasalah kurangnya pasokan air.

“Letak permasalahnya bukan di kurangnya pasokan air, tapi yang menjalankan PDAM itu tidak profesional. Tidak berkemauan dan tidak berkemampuan,” tambahnya.

Khairul Mahalli Ketua Umum Kadin Sumut. Foto (Kadin Sumut)

Kadin Sumut sendiri sudah berapa kali menyampaikan kepada Pempro Sumut agar pengelolaan PDAM di Sumut diambilalih oleh Kadin Sumut dan berjanji setelah diambilalih, permasalahan kurangnya pasokan air di Sumut bakal dapat diselesaikan.

Mahalli juga melihat di Sumut tidak ada figur leader yang berkemampuan dan berkemauan dalam mengatasi semua permasalahan yang dihadapi masyarakat termasuk dalam menangani penyebaran covid-19 ini.

“Tidak ada figur leader untuk menjalankannya. Semua hanya cakap-cakap (red-bicara) saja,” kata Mahalli yang juga Ketu Umum DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI).

Terkait penanganan covid-19 ini, sebagai pengusaha, Mahalli bersama asosiasinya serta pengusaha lainnya telah berusaha keras membantu semampu mereka untuk melakukan aksi nyata memutus mata rantai penyebaran corona.

Namun, bantuan pengusaha, lembaga serta kelompok-kelompok masyarakat itu kan tidak cukup. Perlu ada pemerintah yang menjadi leader menjalankannya.

“Jika ini tidak ada, maka permasalahan-permasalahan seperti pasokan air dari PDAM kurang, tak sanggup bayar tenaga medis covid-19 ini akan terus terulang terjadi,” pungkas Mahalli. (*)

Komentar di sini

Most Popular

To Top