Nasional

Pembayaran Nontunai Momentum Melawan Covid-19

Wahyu Ario Pratomo Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Foto (Facebook Wahyu Ario Pratomo)

Penulis: Wahyu Ario Pratomo

Medan – Pandemik Covid-19 (Corona) telah melanda dunia, tidak terkecuali Indonesia. Korban yang terkena Virus Corona terus bertambah setiap hari, demikian pula korban yang meninggal. Virus ini dengan cepat menular di kalangan masyarakat awam, tenaga medis, olahragawan, artis hingga pejabat negara.

Dalam mengantisipasi mewabahnya virus ini, setiap negara mengeluarkan arahan bagi warganya untuk sedapat mungkin tidak berada di tengah keramaian masyarakat. Sekolah, universitas, dan kantor diliburkan sementara, dan kegiatan interaksinya dilakukan secara daring (online). Even pariwisata, olahraga, pemutaran perdana film terpaksa ditunda. Bahkan resepsi pernikahan pun dihimbau untuk tidak dilakukan secara terbuka.

Virus Corana telah memberikan dampak yang besar bagi perekonomian. Walaupun dampaknya belum dapat dihitung secara pasti, namun perlambatan kegiatan ekonomi sudah terasa, terutama di sektor pariwisata, perdagangan, industri manufaktur dan investasi.

Penyebaran Virus Corona menimbulkan kekhawatiran terkait kemungkinan transmisi penularan, yang salah satunya melalui uang kertas yang beredar di masyarakat. Organisasi kesehatan dunia (WHO) mengingatkan untuk menghindari penggunaan uang kertas.

Memang, belum ada informasi yang jelas berapa lama virus ini mampu bertahan pada uang kertas, namun WHO menyarankan untuk beralih ke pembayaran nontunai lebih dianjurkan. Bila pemakian uang tunai tak dapat dihindari, maka cuci tangan segera setelah menyentuhnya dapat mengurangi resiko terpapar Virus Corona. Resiko memegang yang ditimbulkan dari memegang uang tunia sama saja dengan menyentuh permukaan benda lainnya, seperti gagang pintu, kaca, meja atau benda-benda fasilitas umum lainnya.

Merespon kekhawatiran ini, pada Februari lalu, pemerintah China menginstruksikan perbankan untuk melakukan sterilisasi uang kertas sebelum dikeluarkan untuk mencegah penyebaran Corona. Di Iran, pemerintah mendorong masyarakat untuk menghindari penggunaan uang kertas dan membayar transaksi secara nontunai. Sementara itu, Bank Sentral Korea melakukan karantina pada uang kertas yang selama dua minggu untuk menghilangkan potensi Virus Corona. Bahkan sebagian uang yang dihimpun akhirnya dibakar.

Sistem Pembayaran Nontunai

Pengunaan uang tunai masih sangat awam dijumpai di setiap transaksi ekonomi. Apalagi dalam transaksi masyarakat masih banyak yang menggunakan uang pecahan kecil. Perputaran uang jenis ini jauh lebih cepat bila dibandingkan pecahan besar. Hasilnya, uang pecahan kecil terlihat lebih rusak, buruk dan terkesan tidak higienis. Untuk menjamin kualitas uang yang digunakan masyarakat dalam bertransaksi, maka Bank Indonesia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memusnahkan uang berkualitas buruk dan menggantikannya dengan uang yang baru.

Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus melakukan penghematan biaya pencetakan uang baru, Bank Indonesia perlu terus mensosialisasikan kebijakan transaksi nontunai dalam transaksi. Memang, untuk mendorong transaksi nontunai tidak dapat diserahkan kepada Bank Indonesia semata, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah juga harus berperan aktif dalam pembayaran nontunai, khususnya terkait dengan penerimaan dan belanja pemerintah. Pajak dan retribusi daerah yang dipungut pemerintah daerah, juga harus dilakukan secara nontunai. Contoh dalam pembayaran retribusi parkir, masih sangat jarang daerah yang mengaplikasikan pembayaran secara nontunai. Kecuali pembayaran parkir di pusat perbelanjaan, gedung pertemuan, hotel atau perkantoran.

Masyarakat juga dituntut kesadarannya agar mau mendukung kebiasaan baru ini. Paranoid bahwa nontunai itu tidak aman karena rentan diretas, atau kekhawatiran akan keberhasilan transaksi, perlu dieliminasi. Agar keraguan tersebut hilang, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas sistem pembayaran harus menyusun kebijakan yang mampu menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat atas transaksi nontunai.

Salah satu kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong penggunaan uang digital adalah menetapkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).  Quick Responde (QR) Code adalah pengembangan teknologi yang membantu perangkat dalam mentransfer sejumlah data agar kegiatan yang dilakukan bisa terlaksana dengan cepat, simpel, efisien dan aman. Teknologi ini telah berkembang di dunia untuk digunakan pada sistem pembayaran. Tentunya, penerapan QRIS membutuhkan teknologi berupa  ponsel atau gawai pintar agar transaksi pembayaran dapat berlangsung.

Pada Bulan Maret 2020 ini, Bank Indonesia menyelenggarakan pekan QRIS  di 46 kantor perwakilan di Indonesia guna mendorong penggunaan transaksi nontunai di seluruh outlet perniagaan.  Di Indonesia, pengenalan QR-Code ke publik sebagai media pembayaran sudah dimulai sejak September 2017. Namun saat itu, media pembayaran ini diminta untuk diberhentikan, mengingat lembaga penerbit belum ada izin yang sah dari Bank Indonesia. Padahal saat itu, perkembangan media pembayaran digital justru tengah berkembang progresif khususnya di India dan China.  Di India, pembayaran digital mulai dikenaikan sejak tahun 2014. Penggunaannya meningkat tajam ketika munculnya kebijakan demonetisasi (penarikan mata uang 500 dan 1000 rupee) tahun 2016. Demikian pula di China, penggunaan Alipay dan WeChat Pay sangat populer baik di perdesaan maupun perkotaan seperti yang ditulis Aveni dan Roest (2017) dalam makalah berjudul “China’s Alipay and WeChat Pay: Reaching Rural Users”. Mereka menyatakan bahwa di China dari 556 juta pengguna uang digital dunia, sekitar 502 juta penggunanya terdapat di China.

Perkembangan Uang Digital

Perkembangan penggunaan uang digital di Indonesia saat ini terus berkembang. Belajar dari yang terjadi di India dan China, uang digital menjadi salah alternatif media transaksi pembayaran yang mudah, cepat, efisien dan aman. Di Indonesia sebenarnya keinginan penggunaan uang digital sudah dimulai sejak tahun 2009 melalui Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Peraturan ini kemudian beberapa kali disempurnakan hingga akhirnya diterbitkanlah Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2019 tentang Uang Elektronik untuk mengakomodasi model bisnis uang elektronik yang semakin bervariasi, serta tingginya minat industri keuangan yang mengajukan izin untuk penerbitan uang elektronik. Hingga Februari 2020, penerbit uang digital yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia berjumlah 44 perusahaan. Banyaknya perusahaan penerbit uang elektronik berdampak positip bagi peningkatan transaksi pembayaran dengan uang digital. Pada tahun 2019 nilainya telah mencapai Rp145,17 triliun atau meningkat  207,56% jika dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar Rp47,20 triliun.

Banyaknya lembaga penerbit uang elektronik membuat media pembayaran menjadi beragam, apalagi masing-masing lembaga gencar melakukan promosi yang cukup menarik minat masyarakat. Hanya saja, transaksinya masih tersegregasi. Masyarakat yang memiliki uang elektronik dari satu lembaga keuangan, tidak bisa membeli barang yang sama dengan menggunakan uang elektronik dari lembaga yang lain. Untuk itu, pada tanggal 17 Agustus 2019, Bank Indonesia menginisiasi QRIS sebagai satu standar universal transaksi pembayaran dengan uang digital yang diterbitkan oleh setiap lembaga penerbit uang digital yang sah. Dengan adanya QRIS, maka sekarang seluruh transaksi pembayaran yang menggunakan QR Code hanya memerlukan satu QR Code menggantikan QR code yang dikeluarkan masing-masing lembaga penerbit uang digital. QRIS sudah terintegrasi dengan seluruh aplikasi yang menyediakan dan/atau menerima pembayaran dengan QR code. Jadi, masayarakat tidak perlu lagi pusing berbagai macam QR Code dalam satu merchant (tempat usaha), karena dengan QRIS, satu QR Code berlaku untuk semua uang digital. Untuk mewujudkan kemajuan arus ekonomi digital yang kondusif, Bank Indonesia pun telah menerbitkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Dalam blueprint ini, Bank Indonesia telah peta jalan (roadmap) yang menjadi dasar kebijakan yang akan ditempuh Bank Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Upaya Mendorong Pembayaran Nontunai

Dengan merebaknya virus Corona, penggantian uang tunai dengan uang digital dapat menjadi alternatif guna meredam penyebaran virus lebih jauh. Bank Indonesia harus secara berkelanjutan memasyarakatkan penggunaan uang digital.

Beberapa tindakan tindakan perlu diambil Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan diantaranya adalah pertama, Bank Indonesia menjamin bahwa tranksasi dengan uang digital dapat berjalan lancar dan aman. BI perlu melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga berwenang beserta penerbit uang elektronik. Dalam UU No. 19 tahun 2016 dinyatakan bahwa pihak yang menyelenggaran transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

Kedua, sistem pembayaran digital sangat tergantung pada sistem jaringan komunikasi yang handal. Kegagalan dalam transaksi berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kehandalan sistem pembayaran digital. Agar kepercayaan masyarakat terhadap keberhasilan transaksi yang menggunakan teknologi digital, maka operator diwajibkan memberikan informasi terhadap keberhasilan atau kegagalan transaksi yang telah dilakukan.

Ketiga, jaminan keamanan atas dompet digital yang dimiliki oleh masyarakat. Sebagian besar kekhawatiran masyarakat adalah uang digitalnya hilang karena dibobol oleh peretas (hacker). Perlindungan konsumen harus menjadi perhatian khusus dari Bank Indonesia, pemerintah dan lembaga penerbit uang digital.

Keempat, uang digital harus efisien. Sepatutnya tidak ada biaya pengalihan uang tunai menjadi uang digital, karena selama ini tidak ada biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk menggunakan uang tunai.

Kelima, Bank Indonesia perlu melakukan standarisasi fitur menu yang mempermudah pengguna untuk memahami dan menggunakan aplikasi pembayaran serta mendorong penerbit uang digital memberikan pedoman (guidance) pemakaiannya.

Keenam, sosialisasi pembayaran nontunai perlu ditingkatkan hingga menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada. Penggunaan uang pecahan kecil untuk transaksi di pasar tradisional, parkir, atau uang kembalian, perlu diganti, mengingat kondisi uang pecahan kecil sangat cepat perputarannya dan rentan untuk dihinggapi virus atau bakteri.

Masyarakat tidak perlu khawatir bahwa nantinya uang tunai akan hilang dan tidak bisa digunakan lagi. Kita perlu menyadari bahwa saat ini kita berada di era Revolusi Industri 4.0 dimana teknologi memegang peranan dalam segala aktivitas manusia. Secara perlahan pola hidup manusia harus menyesuaikan. Di China, UMKM sudah sangat terbiasa menggunakan QR Code untuk menerima pembayaran dari konsumennya, bahkan pengemis jalanan pun sudah menggunakan QR Code untuk menerima sumbangan dari dermawan yang iba melihatnya. (*)

Wahyu Ario Pratomo, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara

Komentar di sini

Most Popular

To Top