Nasional

500 Ribu/Bulan, Program Kartu Pra Kerja Dimulai Awal 2020

Jakarta, Sumutinvest.com – Keseriusan pemerintah terhadap program Kartu Pra Kerja yang nantinya akan diberikan ke 2 juta orang dan dimulai awal tahun 2020. Dalam RAPBN 2020, anggaran yang disediakan untuk program ini sekitar Rp 10 triliun.

Program Kartu Pra Kerja merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan skill atau keterampilan bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah pun tidak membatasi atau mengklasifikasi umur masyarakat yang ingin mengakses program tersebut.

Dalam program Kartu Pra Kerja akan dibagi 3 kelompok yang bisa mengakses kartu tersebut. Pertama, para pencari kerja yang baru lulus sekolah baik SMA maupun perguruan tinggi. Kedua, mereka yang membutuhkan peningkatan keterampilan (upskilling). Ketiga, para korban PHK.

Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan para peserta program Kartu Pra Kerja nantinya akan mendapat insentif sebesar Rp 300-Rp 500 ribu per bulannya.

“Sambil mencari pekerjaan itu lah nanti akan menyiapkan insentif kepada mereka, kurang lebih antara sekitar Rp 300-Rp 500 ribu paling lama 3 bulan,” kata Moeldoko usai rakor di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengatakan di dalam Kartu Pra Kerja ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mulai dari pelatihan selama tiga bulan lalu mendapat sertifikasi dan mendapat insentif usai pelatihan.

Lalu, untuk peningkatan keterampilan dilakukan selama dua bulan dan bagi pekerja yang menjalani itu akan mendapat insentif pengganti karena selama pelatihan tidak diberi upah oleh perusahaan.

Fasilitas selanjutnya adalah re-skilling bagi para korban PHK. Durasi pelatihannya selama dua bulan lalu diberikan sertifikat dan mendapatkan insentif selama masa pelatihan.

Bagaimana cara mengakses Kartu Pra kerja?

Moeldoko menjelaskan, adapun cara yang harus ditempuh masyarakat adalah dengan mendaftar pada aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah. Nantinya, para peserta akan mengisi biodata diri, minat keterampilan, hingga menjawab beberapa pertanyaan yang ujung-ujungnya akan diseleksi oleh project management officer (PMO).

Dalam pelaksanannya, PMO juga akan bekerja sama dengan para pelaku industri tanah air dan lembaga pelatihan dan kejuruan (LPK). Bahkan, Pemerintah juga akan bekerja sama dengan beberapa perusahaan digital seperti GoJek, Tokopedia, hingga Bukalapak.

“Secara digital saya mendaftar melalui aplikasi, nanti di aplikasi itu ada pertanyaan yang harus dijawab saya diarahkan,” ujar dia.

Setalah mendaftar, Moeldoko mengungkapkan bahwa calon peserta akan ditujukan kepada tempat pelatihan yang sesuai dengan keterampilan yang diinginkan. Sehingga nantinya para peserta mampu memenuhi kebutuhan industri atau bisa menjadi wirausaha.

Hanya saja yang perlu diketahui oleh para peserta adalah, ketika dipertengahan waktu pelatihan sudah mendapatkan pekerjaan, maka kewajibannya adalah melaporkan kepada PMO. Adapun waktu pemberian pelatihan selama dua sampai tiga bulan.

“Setelah saya dapat pekerjaan saya lapor lagi kepada PMO, saya sudah bekerja saat itulah dihentikan (insentifnya). Kalau satu bulan dapat pekerjaan yang berhenti,” jelasnya. (SI/Dtf)

Komentar di sini

Most Popular

To Top