Nasional

Usai Libur Lebaran, Ini Sanksi Jika PNS Absen Kerja

Jakarta, Sumutinvest.com – Akhirnya libur lebaran telah usai. Bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah saatnya kembali menjalankan tugas negara. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengingatkan agar para PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap masuk. Bahkan meminta agar tidak ada PNS yang terlambat.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengatakan PNS yang absen di hari pertama masuk kerja usai Lebaran, akan dijatuhi sanksi disiplin. Tapi dengan catatan, PNS yang bersangkutan absen tanpa alasan yang jelas.

“Mereka dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil,” ujar Ridwan, Minggu malam (9/6/19).

Ia menjelaskan ketentuan wajib kerja pada Senin (10/6) sesuai dengan surat edaran Menteri PAN RB. Untuk itu, akan ada sanksi tegas yang diberikan oknum PNS yang masih membolos di hari pertama kerja.

“Atasan langsung nantinya bisa memberikan hukuman disiplin sesuai alasan yang diberikan. Ini tertuang dalam pasal 13 butir 17 PP 53/2010,” ungkapnya.

Menurut Ridwan, sanksi yang diterima jika peraturan dilanggar yaitu tunjangan kinerjanya akan dipotong dua persen. Pemotongan itu akan terus dilakukan apabila PNS tak hadir tanpa keterangan.

“Bagi yang sudah menerapkan tunjangan kinerja, maka tunjangan kinerjanya akan dipotong karena bolos. Kalau di BKN diberlakukan potongan sebesar dua persen apabila tak hadir tanpa keterangan yang jelas,” kata dia.

Selain itu, Menpan PAN RB, Syafruddin, turut memantau secara langsung kehadiran ASN di “command centre” Kementerian PAN RB pada Senin pagi (10/6). Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN RB, Mudzakir mengatakan mereka telah memiliki aplikasi khusus untuk memantau tingkat kehadiran para ASN.

“Menteri PAN RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan pejabat terkait lainnya akan bersama-sama memantau kehadiran ASN melalui aplikasi http://sidina.menpan.go.id,” kata Mudzakir dikutip dari kantor berita Antara pada Minggu (9/6).

Untuk penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN dapat dilaporkan kepada Menteri PAN RB serta ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 10 Juli 2019.

Sementara apabila dalam proses pelaporan terdapat kesulitan, dapat dikirimkan melalui email asdep1.sdma@menpan.go.id.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah mengumumkan libur cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka Hari Idul Fitri 1440 Hijriah dimulai pada (30/5) hingga (9/6). Apabila ditotal, maka PNS di seluruh Indonesia mendapatkan jatah cuti selama 11 hari. Jumlah itu lebih banyak apabila dibandingkan libur cuti Lebaran 2018 yakni 10 hari.

Pemerintah sengaja memberikan jatah cuti libur Lebaran cukup lama demi mengurangi potensi kemacetan yang terjadi saat mudik Lebaran. Dengan begitu, masyarakat bisa silih berganti mudik dan tidak ada penumpukan kendaraan di saat puncak pulang kampung. (SI/Idn)

Komentar di sini

Most Popular

To Top