Daerah

Kadinsu Sesalkan Surat Edaran Bersama Dishub, BPTD, Dirlantas dan Organda Sumut

Sumutinvest.com, Medan – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Sumatera Utara (Kadinsu) Khairul Mahalli menyesalkan adanya Surat Edaran Bersama dengan empat nomor surat yaitu dari Dinas Perhubungan Sumut, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Sumut, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumut, DPD Organda Sumut.

Surat Edaran Bersama tersebut tentang Peningkatan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Masa Angkutan Lebaran tahun 2019 (1440 H), distempel dan ditandatangani oleh Ir. Abdul Haris Lubis, M.SI (Kadis Dishub Sumut), Putu Sumarjaya, M.Sc (Kepala BPTD Wilayah II Sumut), Yully Kurniawan, S.I.K (Dirlantas Polda Sumut) dan DR Haposan Siallagan, SH, MM (Ketua DPD Organda Sumut).

Surat Edaran Bersama

Khairul menyesalkan karena surat edaran bersama tidak mencantumkan tanggal alias tanpa tanggal.

“Saya sesalkan surat edaran bersama tersebut karena ada beberapa hal yang tidak selaras dengan isinya,” ujar Khairul melalui saluran telepon ke redaksi Sumutinvest.com, Rabu (29/5/2019).

Selain itu, ia juga menyesalkan mengapa tidak melibatkan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Sumut dalam membuat keputusan menjadi sebuah surat edaran bersama.

Khairul yang juga Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) melihat ada hal yang tidak selaras di isi surat edaran bersama tersebut seperti jenis angkutan barang yang dikecualikan, termasuk Permenhub bagi Khairul adalah bersifat pengaturan dengan pembatasan, tetapi di surat edaran bersama itu berbunyi pelarangan.

Hal lainnya adalah di isi surat edaran bersama itu tidak disebutkan dimana saja lokasi ruas jalan “pelarangan” dan tidak jelas apakah pelarangan itu berlaku di seluruh jalan di Sumut? (SI)

Komentar di sini

Most Popular

To Top