Daerah

Berlaku 2019, UMP Sumut Ditetapkan Rp 2,3 Juta

Sumutinvest.com, Medan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Harianto Butarbutar mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara (Sumut) akan berlaku mulai 1 Januari 2019 dan sudah diumumkan secara serentak di Indonesia pada 1 November 2018 kemarin.

Penetapan UMP tersebut tertuang sesuai Surat Keputusan Gubsu Nomor 188.44/1365/KPTS/2018 tentang Penetapan UMP Sumut 2019 tertanggal 30 Oktober 2018.

Dengan ini, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menetapkan Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 wilayahnya sebesar Rp 2.303.403,43.

Dijelaskannya, penetapan UMP melalui SK Gubsu berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Sumut terdiri dari tiga unsur yaitu pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat buruh pada 23 Oktober lalu.

Dalam rapat pembahasan, ketiga unsur tersebut menyepakati UMP Sumut 2019 dengan dasar pertimbangan dan perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah No.78/2015 tentang Pengupahan serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor B.240/Menaker/PHIJSK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Inflasi 2,88 persen dan PDB Nasional 5,15 persen.

“Total kenaikannya 8,03 persen. Ini rekomendasi yang disampaikan Dewan Pengupahan Sumut kepada gubernur,” tuturnya.

Setelah penetapan UMP 2019 ini, Dewan Pengupahan kabupaten dan kota diimbau untuk segera membahas dan merekomendasikan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) ke Dewan Pengupahan Sumut. Kemudian akan diteruskan kepada Gubernur agar mendapat persetujuan.

“Nantinya, rekomendasi UMK paling lama diumumkan 21 November 2018. Usulan ini tidak bersifat wajib, terlebih bagi daerah yang tidak memiliki Dewan Pengupahan. Bagi daerah yang tidak memberikan rekomendasi mengikuti UMK sesuai besaran UMP 2019,” katanya.

Dalam pembahasan dan penetapan UMK 2019, Bupati dan Wali kota di Sumut diminta menaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk besaran kenaikan upah 8,03 persen sesuai SE Menaker.

“Hal tersebut kian dipertegas melalui SK penetapan UMP Sumut 2019 oleh gubernur. Akan ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak taat peraturan. SK Gubsu nantinya kami edarkan ke seluruh kabupaten/kota,” ungkapnya.

Kenaikan UMP Sumut 2019 tersebut berkisar Rp 170 ribu dari UMP 2018 senilai Rp 2.132.168,68. Sesuai evaluasi UMK 2018 oleh pihak Disnaker Sumut dari 33 kabupaten/kota, terdapat 29 daerah yang menyampaikan rekomendasi UMK dan 4 daerah tidak mengajukan, yaitu Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan dan Pakpak Bharat. [SI]

Komentar di sini

Most Popular

To Top