Nasional

Ini Tantangan Berat Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI)

Ketua Umum DPP ASDEKI Muslan AR (duduk-ketiga dari kanan) berfoto bersama pengusaha depo kontainer usai Forum Group Diskusi, Jakarta (17/10/2018)

Sumutinvest.com (Jakarta) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (DPP ASDEKI) Muslan. AR menyebut tantangan yang dihadapi oleh pengusaha depo nasional sekarang ini adalah persaingan dengan pemilik depo perusahaan asing.

Tantangan ini sangat menyulitkan para pengusaha nasional karena pertama dalam hal modal jelas sangat berpengaruh. Kemudian, dari segi jaringan pun membuat pengusaha depo asing jauh lebih unggul dibanding dengan pengusaha depo nasional.

“Keberadaan pengusaha depo asing membuat pengusaha depo dalam negeri mengalami kesulitan,” kata Muslan kepada Sumutinvest.com usai acara Forum Group Diskusi di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Muslan mengatakan keberadaan depo kontainer asing di Jakarta ada sekitar 40-60 persen. Ini akan terus melebar hingga ke wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.

Karena modal mereka kuat, mereka bukan bersaing dalam hal pelayanan, bukan juga di teknologi tapi bersaing dalam masalah harga tarif. Harganya pun hancur-hancuran.

Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah perlu turun tangan menstabilkan kondisi dan harga tarif ini. Jika kondisi ini terus dibiarkan, lama-lama pengusaha depo nasional bisa habis.

“Pemerintah perlu turun tangan untuk menstabilkan kondisi dan harga tarif ini. Jika ini terus dibiarkan, lama-lama pengusaha depo nasional akan habis,” pungkasnya.

Selain itu, pemerintah perlu membagi dan bukan membatasi sinergi antara pengusaha depo nasional dengan pengusaha asing. Karena, menurutnya, dari segi teknologi dan SDM, pihak kita tidak kalah dengan pengusaha depo asing.

Tantangan lain juga diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP ASDEKI Khairul Mahalli. Tantang terbesarnya ada di regulasi yang kerap berubah-ubah. Regulasi yang berubah-ubah ini tidak hanya di infrastruktur tapi berlaku juga di suprastruktur.

“Tantangan terbesar ada di regulasi yang kerap berubah-ubah baik di infrastruktur dan suprastruktur,” kata Mahalli yang juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sumut ini.

Ditambahkan Mahalli, selain regulasi yang kerap berubah-ubah, regulasi yang dikeluarkan pemerintah juga masih sering tumpang tindih antara pemerintah pusat dan provinsi. (SI)

 

Komentar di sini

Most Popular

To Top